Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana

Untuk memberikan pelindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana serta untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Tujuan Penyelenggaraan Program SPAB

1. meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana;
2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana;
3. memberikan pelindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan Pendidikan;
4. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
5. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
6. memulihkan dampak Bencana di Satuan Pendidikan; dan
7. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.

Sasaran penyelenggaraan Program SPAB meliputi Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal di semua jenjang dan jenis pendidikan.

Ruang lingkup penyelenggaraan program SPAB

1. penyelenggaraan program SPAB pada saat prabencana;
2. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana; dan
3. pemulihan layanan pendidikan pascabencana.

Penjabaran masing-masing tanggung jawab dari kementerian, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan pada saat:

1. penyelenggaraan program SPAB pada saat prabencana;
2. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana; dan
3. pemulihan layanan pendidikan pascabencana.

Sekretariat SPAB terdiri atas:

1. Sekretariat Nasional SPAB; dan
2. Sekretariat Bersama SPAB Daerah.

Sekretariat Nasional SPAB melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program SPAB yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama SPAB Daerah dan satuan pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019, Sekretariat Bersama SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program SPAB yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penyelenggaraan Program SPAB kepada gubernur dan/atau bupati/walikota melalui ketua Sekber SPAB Daerah.

Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Program SPAB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui ketua Seknas SPAB.

Pendanaan penyelenggaraan program SPAB bersumber dari:

1. APBN;
2. APBD;
3. masyarakat; dan
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program SPAB berupa:

1. fasilitasi program;
2. fasilitasi pendanaan;
3. fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. dukungan tenaga ahli; dan/atau
5. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat.

Selain itu, Dalam Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 juga ditentukan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan dan masyarakat yang menyelenggarakan program SPAB.

Selengkapnya, Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 bisa diunduh melalui link berikut.

Unduh Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana Pdf

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Terbaru

Untuk mendorong pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih akuntabel, transparan,dan efisien diperlukan proses pengadaan barang dan jasa secara daring dengan memanfaatkan sistem pasar daring. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 mengenai perubahan Kedua terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pokok-pokok peraturan yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 adalah menambahkan BAB IV pada lampiran II. BAB IV ini membahasa mengenai sistem pengadaan barang/jasa di sekolah (SIPlah)

Beberapa ketentuan BAB IV dalam Permendibud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Terbaru adalah:

SIPLah digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang dananyabersumber dari dana BOS dan/atau dana lain yang ketentuanpengadaannya dilakukan secara daring melalui SIPLah denganpenetapan oleh pejabat sesuai kewenanganya.

Jenis Barang/Jasa melalui SIPLah terdiri dari:

1. Barang/Jasa umum; dan
2. Barang/Jasa yang dinilai strategis.

Pencantuman dan nilai transaksi barang/jasa melalui SIPLah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

UntukBarang/Jasa umum dilakukan dengan ketentuan:

1. Pencantuman dilakukan tanpa proses pemilihansesuai dengan ketentuan perundang-undangan;dan
2. Pengadaan dengan nilai transaksi paling banyaksebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Untuk Barang/Jasa yang dinilai strategis denganketentuan:

1. Pencantuman dilakukan dengan proses pemilihan; dan
2. Pengadaan dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Barang/Jasa yang dinilai strategis sebagai berikut:

1. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau indikator kinerja utama Kementerian;
2. memerlukan penilaian kualifikasi teknis dan harga;
3. berpengaruh terhadap reputasi pemerintah atau Kementerian; dan/atau
4. memerlukan tingkat ketersediaan yang memadai.

Barang/jasa yang dinilai strategis tersebut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Selengkapnya mengenai Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 mengenai Juknis BOS terbaru bisa diunduh melalui link berikut.

Unduh Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Terbaru Pdf.

Cara Download Sertifikat Akreditasi Sekolah

Cara Download Sertifikat Akreditasi Sekolah - Bagi sekolah yang sudah melaksanakan akreditasi, sertifikat hasil akreditasi sudah dapat didownload langsung melalui bansm.kemendikbud.go.id. Berikut saya akan berikan Cara Download Sertifikat Akreditasi Sekolah.

Kegiatan akreditasi sekolah sebenarnya sudah dipermudah dengan adanya manajemen sistem online yaitu Sistem Penilaian AKreditasi (SISPENA). Sekolah yang akan melaksanakan akreditasi tinggal melakukan melakukan pengisian data (Pengisian DIA) secara online. Setelah visitasi, validasi, dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Akreditasi, maka Sertifikat Akreditasi Sekolah sudah dapat diunduh.

Berikut langkah-langkah mengunduh Sertifikat Akreditasi Sekolah.

Langkah 1

Masuk ke halaman login Sispena : LOGIN

Langkah 2

Kita akan dibawa ke laman berikut, silakan isi sesuai dengan keterangan gambar.

Keterangan:

1. Isikan dengan NPSN sekolah
2. Isikan dengan NPSN sekolah
3. Isikan dengan kode yang muncul di bawahnya. Dalam gambar tersebut, kode yang muncul adalah F96V9
4. Jika semua sudah terisi, klik login.

Langkah 3

Jika sudah berhasil login, silakan klik Dashboard yang ada di pojok kiri. Perhatikan gambar berikut.

Langkah 4

Pada laman Dashboard, silakan klik Download Sertifikat maka secara otomatis Sertifikat Akreditasi terunduh ke komputer kita.

Catatan: 

1. Jika muncul perintah untuk mengupload kartu kendali, silakan upload melalui menu DIA (Data Isian Akreditasi)
2. Format Kartu Kendali bisa didownload di menu DIA.
3. Silakan print kartu kendali tersebut, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah.
4. Scan dan upload kembali melalui menu DIA

Demikian Cara Download Sertifikat Akreditasi Sekolah, semoga bermanfaat.

Modul Penguatan Kepala Sekolah Terbaru

Modul Penguatan Kepala Sekolah Terbaru - Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah wajib memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang dikeluarkan Oleh LPPKS. Untuk guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah dan belum memiliki sertifikat tersebut, wajib mengikuti kegiatan penguatan kepala sekolah.

Kegiatan penguatan kepala sekolah sendiri diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPK) atau lembaga lain yang bekerjasama dengan LPPKS. Bagi yang tidak lulus mengikuti kegiatan ini, diberikan kesempatan 2x untuk mengikuti kegiatan penguatan kepala sekolah.

Kepala sekolah yang tetap dinyatakan tidak lulus dalam diklat penguatan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti kegiatan Penguatan Kepala Sekolah, dalam kesempatan ini, kami akan membagikan Modul Penguatan Kepala Sekolah Terbaru. Modul-modul tersebut dapat diunduh melalui link berikut ini.

1. Modul Literasi Digital Kepala Sekolah
2. Modul Teknik Analisis Manjemen Kepala Sekolah
3. Modul Pengembangan Rencana Kerja Sekolah
4. Modul Pengelolaan Keuangan Sekolah
5. Modul Pengelolaan Kurikulum Sekolah
6. Modul Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah
7. Modul Pengelolaan Peserta Didik
8. Modul Pengelolaan Tenaga Kependidikan
9. Modul Supervisi dan Penilaian Kinerja Guru
10. Modul Supervisi dan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
11. Modul Rencana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
12. Modul Kepemimpinan Perubahan
13. Modul Pengembangan Kewirausahaan
14. Modul Pengembangan Sekolah Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan

Demikianlah Modul Penguatan Kepala Sekolah Terbaru. Semoga bermanfaat.

Sertifikat Akreditasi UT Untuk Mendaftar CPNS Tahun 2019

Sertifikat Akreditasi UT Untuk Mendaftar CPNS Tahun 2019 - Salah satu persyaratan pendaftaran CPNS 2019 adalah sertifikat akreditasi dari perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah pelamar. Persyaratan ini khusus untuk perguruan tinggi yang tidak mencantumkan akreditasi dalam ijazah/transkrip nilai. Berikut kita akan membahas bagaimana cara memperoleh sertifikat akreditasi UT Untuk mendaftar CPNS Tahun 2019.

Unversitas Terbuka (UT) merupakan Universitas yang cukup banyak peminatnya. Hal ini karena proses pembelajaran di UT dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh.

Bagi lulusan UT yang ingin memperoleh sertifikat akreditasi UT, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.

Langkah 1

Buka situs : Akreditasi BAN PT Universitas Terbuka

Langkah 2

Silakan pilih program studi dari jurusan kita.

Langkah 3

Silakan download Surat Keputusan Akreditasi sesuai dengan program studi kita.


Demikian informasi mengenai Cara Mendapat Sertifikat Akreditasi UT Untuk Mendaftar CPNS Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Nilai Ambang Batas SKD Seleksi CPNS Tahun 2019

Nilai Ambang Batas SKD Seleksi CPNS Tahun 2019 - Seleksi CPNS Tahun 2019, hampir sama dengan seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya. Computer Assisted Test (CAT) masih dijadikan media untuk melakukan seleksi. Berikut merupakan Nilai Ambang Batas SKD Seleksi CPNS Tahun 2019 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun 2019 terdiri atas tiga materi soal yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Jumlah soal untuk keseluruhan SKD ini berjumlah 100 soal dengan rincian TKP 35 soal, TIU 35 soal, dan TWK 30 soal.

Untuk TIU dan TWK, apabila menjawab benar maka akan memperoleh skor 5. Jika tidak menjawan atau salah, maka skornya 0. Total skor untuk TIU 175 dan TWK 150.

Untuk materi TKP, menjawab nilai terendah 1 dan nilai tertinggi adalah 5. Total skor maksimal yang bisa diperoleh dalam TKP ini adalah 175. TIPS : Untuk TKP, setiap jawaban akan memeperoleh skor, usahakan untuk menjawab soal TKP tersebut agar memperoleh skor agar jangan sampai nilai 0.

Nilai akumulatif maksimum yang diperoleh dalam SKD ini adalah 500.


Dalam Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Seleksi CPNS Tahun 2019, ditentukan Nilai Ambang Batas Seleksi CPNS Tahun 2019 sebagai berikut.

• Nilai ambang batas TKP CPNS 2019 Pelamar Umum adalah 126 
• Nilai ambang batas TIU CPNS 2019 Pelamar Umum adalah 80
• Nilai ambang batas TWK CPNS 2019 Pelamar Umum adalah 65

Untuk lulusan Cum Laude, Diaspora, Penyandang Disabilitas, dan Putra/Putri Papua berlaku aturan nilai ambang batas berikut:

• nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cum Laude dan Diaspora paling rendah 271 (dua ratus tujuh puluh satu), dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
• nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Penyandang Disabilitas paling rendah 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling rendah 70 (tujuh puluh); dan
• nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).

Ketentuan SKD untuk formasi lain adalah sebagai berikut:

• Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi formasi jabatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dokter, Dokter Gigi, Instruktur Penerbang paling rendah 271 (dua ratus tujuh puluh satu), dengan nilai TIU 80 (delapan puluh); dan
• Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi formasi jabatan Rescuer, Bosun, Jenang Kapal, Juru Mesin Kapal, Juru Minyak Kapal, Juru Mudi Kapal, Kelasi, Kerani, Oiler, Nakhoda, Mualim Kapal, Kepala Kamar Mesin Kapal, Masinis Kapal, Mandor Mesin Kapal, Juru Masak Kapal dan Pengamat Gunung Api paling rendah 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling rendah 70 (tujuh puluh).

Berikut merupakan Permen PAN RB Nomor 24 Tahun 2019 Tentang NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019.

Demikian informasi mengenai Nilai Ambang Batas SKD Seleksi CPNS Tahun 2019, semoga bermanfaat.

Pengumuman CPNS Kemenag Tahun 2019

Pengumuman CPNS Kemenag Tahun 2019 - Tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia juga menyelenggarakan Seleksi CPNS Kemenag Tahun 2019. Jumlah total formasi yang dibuka mencapai 5.815 formasi. Berikut Pengumuman resmi CPNS Kemenag Tahun 2019.

Persyaratan Pelamar CPNS Kemenag Tahun 2019

Persyaratan Umum

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Persyaratan Khusus

1. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan di Kementerian Agama;
2. Memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat;
3. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar untuk formasi Dasen dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor); 
4. Lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri yang Perguruan Tinggi dan/atau Program Studinya terakreditasi pada Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; 
5. Pelamar formasi jabatan Penghulu wajib beragama Islam dan berjenis kelamin pria;
6. Pelamar formasi jabatan Penyuluh Agama wajib beragama sesuai dengan agama formasi Penyuluh Agama yang dipilih yang dapat dilihat pada kolom kualifikasi pendidikan;
7. Tidak memiliki ketergantungan atau terlibat terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang/sejenisnya;
8. Bagi Pelamar P1/TL mendaftar menggunakan NIK yang sama dengan pendaftaran pada Seleksi CPNS Tahun 2018; 

Download Pengumuman Resmi CPNS Kemenag Tahun 2019.

Selengkapnya Pengumuman resmi CPNS Kemenag Tahun 2019 bisa diunduh melalui link berikut.

Unduh Pengumuman CPNS Kemenag Tahun 2019 Pdf

Demikian informasi mengenai Pengumuman CPNS Kemenag Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Pengumuman CPNS Seluruh Kabupaten dan Kota di Bali Tahun 2019

Pengumuman CPNS Seluruh Kabupaten dan Kota di Bali Tahun 2019 - Penerimaan CPNS Tahun 2019 diselenggarakan hampir di seluruh Indonesia. Jumlah formasi dimasing-masing lembaga bervariasi. Untuk Bali, Provinsi Bali memperoleh jatah 683 formasi, Kabupaten Buleleng memperoleh jatah 358 formasi, Kabupaten Jembrana 230 formasi, Kabupaten Klungkung 122 formasi, Kabupaten Karangasem 209 formasi, dan Kota Denpasar memperoleh jatah 364 formasi.

Pengumuman resmi penerimaan CPNS di Bali sebenarnya diumumkan melalui BKDSM masing-masing Kabupaten atau Kota. Berikut kami mengumpulkan pengumuman CPNS Seluruh Kabupaten dan Kota di Bali Tahun 2019. Pengumuman tersebut bisa diunduh melalui link di bawah ini.


Pengumuman CPNS Provinsi Bali Tahun 2019

Pengumuman CPNS Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Pengumuman CPNS Kabupaten Jembrana Tahun 2019

Pengumuman CPNS Kabupaten Klungkung Tahun 2019

• Pengumuman Penerimaan CPNS Klungkung Tahun 2019
• Contoh Surat Lamaran
• Contoh Surat Pernyataan

Pengumuman CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2019

Pengumuman CPNS Kota Denpasar Tahun 2019


Pengumuman akan selalu diperbaharui sesuai dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh BKDSM masing-masing daerah.

Demikianlah informasi mengenai Pengumuman CPNS Seluruh Kabupaten dan Kota di Bali Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Buku Petunjuk Pendaftaran CPNS Tahun 2019

Buku Petunjuk Pendaftaran CPNS Tahun 2019 - Untuk mempermudah porses pendaftaran CPNS Tahun 2019, BKN mengeluarkan Buku Petunjuk Pendaftaran CPNS Tahun 2019. Dalam buku ini dibahas dengan lengkap mengenai alur pendaftaran CPNS 2019, Hal-Hal yang Harus disiapkan dalam pendaftaran CPNS 2019, dan Tata cara pendaftaran CPNS 2019.

Dokumen Yang Harus Disiapkan Dalam Pendaftaran CPNS 2019

Sebelum melakukan pendaftaran, peserta harus mempersiapkan beberapa dokumen meliputi:

1. Kartu Keluarga
2. KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Ijazah
4. Transkrip Nilai
5. Pas Foto
6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar

Cara Pendaftaran CPNS 2019

Untuk dapat melakukan pendaftaran CPNS 2019, peserta wajib melakukan langkah-langkah berikut.

1. Daftar ke portal SSCASN
2. Loginke portal SSCASN dan isi biodata
3. Pengisian formasi
4. Pengisian formasi P1/TL
5. Unggah dokumen
6. Resume pendaftaran SSCASN
7. Masa Sanggah
8. Cek kartu pendaftaran

Semua langkah-langkah tersebut secara detail dibahas dalam Buku Petunjuk Pendaftaran CPNS Tahun 2019 berikut.

Bagi yang ingin mengunduh, bisa dilakukan melalui link berikut.

Unduh Buku Petunjuk Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Pdf

Demikian informasi mengenai Buku Petunjuk Pendaftaran CPNS Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

CPNS Kejaksaan 2019 : 2000 Formasi Untuk Lulusan SMA

CPNS Kejaksaan 2019 : 2000 Formasi Untuk Lulusan SMA - Kejaksaan Agung Republik Indonesia di tahun 2019 menyelenggarakan rekrutmen CPNS tahun anggaran 2019. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 5.203 lowongan formasi dibuka. Dari jumlah tersebut, 2000 formasi bisa diisi oleh pelamar lulusan SMA. Berikut pengumuman resmi CPNS Kejaksaan Tahun 2019.

Formasi CPNS Kejaksaan Tahun 2019

Berikut merupakan JABATAN (KUALIFIKASI PENDIDIKAN) DAN formasi CPNS Kejaksaan Tahun 2019.

Kreteria Pelamar CPNS Kejaksaan Tahun 2019

1. Cumlaude adalah pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan predikat “Dengan Pujian” /Cumlaude dari Perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
2. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas / kebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar. Pelamar Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku;
4. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c di atas.
5. P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai
6. Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

Persyaratan Pelamar CPNS Kejaksaan Tahun 2019

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar,
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Selengkapnya persyaratan pelamar dapat dibaca di pengumuman resmi CPNS Kejaksaan Tahun 2019.

Unduh Pengumuman Resmi CPNS Kejaksaan Tahun 2019 PDF

Sistem Kelulusan CPNS Kejaksaan Tahun 2019

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen dan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi akan diumumkan dan diberikan Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); Peserta yang tidak lulus Seleksi Administrasi diberikan waktu untuk melakukan Sanggahan terhadap Pengumuman hasil seleksi administrasi selama 3 hari dari diterbitkannya Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi.
2. Untuk Penyandang Disabilitas kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen dan tingkat kedisabilitasan nya.
3. Penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali Alokasi formasi yang dibutuhkan;
5. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan SKB diwajibkan mengikuti Tes Bebas Narkoba dan Tes Kejiwaan/MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory);
7. Peserta yang dinyatakan tidak lulus Tes Bebas Narkoba dinyatakan gugur dan hanya peserta yang dinyatakan lulus SKD, lulus SKB dan lulus Tes Bebas Narkoba yang akan diusulkan untuk memperoleh penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dari BKN;
8. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, apabila telah memperoleh NIP dan diangkat menjadi CPNS, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur / dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.

Berkas lamaran yang dikirim melalui jasa pengiriman/kurir tidak akan diproses.

Ijazah Sementara atau Surat Tanda Lulus Sementara untuk semua Jabatan Tidak Dapat Diterima

Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 yang dinyatakan Lulus semua tahapan ujian dan telah diangkat menjadi CPNS dan telah memperoleh NIP dan telah Mengundurkan Diri Tidak Boleh Mendaftar sebagai Peserta Seleksi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019.

Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan diterima tetapi belum ditetapkan NIP-nya kemudian mengundurkan diri / dibatalkan / digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;

Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan, telah lulus dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI menjadi arsip Kejaksaan RI dan yang tidak lulus berkas lamaran tidak dapat diambil kembali;

Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya dan/atau terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;

Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu peserta mengundurkan diri.

Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

Keputusan Panitia seleksi Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Demikian informasi mengenai CPNS Kejaksaan Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

CPNS KPU 2019 : Formasi, Kreteria, dan Persyaratan

CPNS KPU 2019 : Formasi, Kreteria, Persyaratan, dan Tahapan Seleksi - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) menyelenggarakan rekrutmen CPNS KPU 2019. Unit kerja yang melakukan rekrutmen adalah Sekretaris Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Lulusan yang diminta adalah Sarjana (S1) dan Diploma (D-III). Berikut merupakan informasi lengkap mengenai CPNS KPU 2019.

Formasi CPNS KUP Tahun 2019

Dari tiga unit kerja yang mendapat formasi CPNS KPU 2019, ada 4 zona alokasi penempatan.

Zona CPNS KPU 2019 meliputi:

1. Zona 1 meliputi: Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. 
2. Zona 2 meliputi Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. 
3. Zona 3 meliputi Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Baral.
4. Zona 4 wilayah Maluku  meliputi Sekretariat KPU Provinsi/ Ka bu paten/ Kota di  Nusa Tenggara Baral, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Utara,  Papua,  dan  Papua  Baral.

Formasi lengkap CPNS KPU 2019 bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Kreteria Pelamar CPNS KPU 2019

Ketentuan dan Persyaratan Formasi Khusus.

Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan  Pujian"/Cumlaude dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude dikhususkan bagi putra/ putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-JV); 
2. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian" /Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
3. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus "Dengan Pujian" /Cumlaude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian" /Cumlaude dari  kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas menganalisa, menyampaikan buah pik.iran, berdiskusi  (berbicara), mampu mengoperasikan komputer,  melihat dan membedakan warna, serta mampu beraktifitas secara mandin tanpa kursi roda.
2. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabili tasannya; 

Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/ Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku;

Formasi Umum merupakan pelamar Julusan Perguruan Tinggi Sarjana dan Diploma II( yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;

Persyaratan Pelamar CPNS KPU 2019

1. Warga Negara Indonesia (WNJ) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
3. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan 
5. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; 
6. berusia serendah-rendahnya 18 tahun (delapan belas) tahun dan  maksimal 34 (tiga puluh empat) tahun O (Nol) Bulan O (Nol) Hari pada  saat mendaftar.
7. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 
8. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 
9. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
10. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 
11. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
12. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
14. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh lnstansi Pemerintah;

Pelamar merupakan lulusan: Jenis Formasi Cumlaude

1. Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
2. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S-1 yang telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan curnlaude dari kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

Jenis F'ormasi Disabilitas

1. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/Sl dan Diploma III /D-lll (non sarjana pendidikan dan non syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (!PK) Minimal 2.75  (dua koma tujuh lima);  Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S 1 dan Diploma 111/D-III  (non sarjana pendidikan dan non syariah)  dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lndeks Prestasi  Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima); 

Jenis Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat

1. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sa,jana/Sl dan Diploma 111/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dari perguruan tingg dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat  kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (!PK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima); 
2. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/ S 1 dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lndeks Prestasi Kumulatif (!PK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima); 

Jenis Formasi Umum

1. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S I dan Diploma III/ D-Ill (non sarjana pendidikan dan non syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif {IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
2. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S 1 dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lndeks Prestasi  Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima); 

Selengkapnya mengenai Pengumuman Resmi CPNS KPU 2019 bisa diunduh melalui link berikut ini.

Pengumuman Resmi CPNS KPU 2019 PDF

Demikian informasi mengenai CPNS KPU 2019 : Formasi, Kreteria, dan Persyaratan semoga bermanfaat.

Materi CPNS 2019 PDF Terlengkap

Materi CPNS 2019 PDF Terlengkap - Rekrutmen CPNS Tahun 2019 dibuka mulai tangal 11 Nopember 2019 (Baca: Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Mulai 11 Nopember 2019). Beberapa instansi sudah mengeluarkan formasi CPNS Tahun 2019 (Baca: Pengumuman CPNS Kemenkumham Tahun 2019).

Proses seleksi CPNS Tahun 2019, tidak berbeda dengan seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya.

Peserta wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui Computer Assisted Test (CAT).

Untuk dapat berhasil dalam menghadapi kedua tes tersebut, peserta harus mempersiapkan diri mulai sekarang.

Salah satu caranya dengan mempelajari materi-materi yang berkenaan dengan SKD dan SKB CPNS Tahun 2019.

Dalam kesempatan ini, kami akan membagikan secara gratis Materi CPNS 2019 PDF Terlengkap.

Materi ini berbentuk PDF yang bisa dibuka melalui smartphone.

Adapun Materi CPNS 2019 PDF Terlengkap yang akan dibagikan meliputi:

1. Drilling Semua Jenis Tes CPNS
2. Lulus Psikotes Untuk CPNS Pusat dan Daerah
3. Super Diktat CPNS 2019-2020
4. All-New Tes CPNS 2018/2019
5. Modul Resmi CAT ASN/CPNS 2019

Demikian Materi CPNS 2019 PDF Terlengkap. Semoga materi yang kami bagikan bisa membantu mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS 2019.

Nilai SKD Tahun 2018 Bisa Digunakan Seleksi CPNS Tahun 2019 : Begini Ketentuannya

Nilai SKD Tahun 2018 Bisa Digunakan Seleksi CPNS Tahun 2019 - Proses seleksi CPNS tahun 2019 sedikit unik. Bagi peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2018 dengan status P1/TL dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh pada tes CPNS Tahun 2018. Berikut penjelasan lengkapnya.

Kategori P1/TL adalah peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang nilainya telah memenuhi ambang batas sesuai dengan Permen PANRB No 37 Tahun 2018 dan telah mengikuti 3 tahapan seleksi pada rekrutmen CPNS tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus di tahap akhir.

Nilai SKD tahun 2018 bisa digunakan kembali dalam rekrutmen CPNS tahun 2019 dengan syarat:

1. Pelamar dengan kategori P1/TL tersebut harus mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan NIK saat seleksi CPNS 2018.
2. Melengkapi/mengunggah persyaratan dokumen yang diminta pada seleksi CPNS tahun 2019.
3. Kualifikasi pendidikan yang digunakan melamar CPNS 2019 dan formasi jabatan harus sama dengan pelamaran CPNS tahun 2018.

Jika hal itu sudah dilakukan, maka secara otomatis sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL yang meliputi jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD tahun 2018, status masuk atau tidak pada tahap 3 kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak pada seleksi CPNS 2018.

Selanjutnya pelamar kategori P1/TL tersebut harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD tahun 2019 pada sistem SSCASN.

Berikut ketentuan pelamar P1/TL dalam seleksi CPNS 2019.

1. Pelamar P1/TL yang memilih mengikuti SKD tahun 2019, namun tidak mengikuti SKD tahun 2019 akan dinyatakan gugur.
2. Bagi Pelamar P1/TL yang memilih tidak mnegikuti SKD tahun 2019, nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD saat seleksi CPNS tahun 2018.
3. Apabila nilai SKD tahun 2019 memenuhi ambang batas, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dan nilai SKD 2019.
4. Apabila nilai SKD tahun 2019 tidak memenuhi ambang batas, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018.

Melihat ketentuan tersebut, pelamar P1/TL harus berpikir dengan cermat apakah akan memilih mengikuti SKD 2019 atau tidak.

Saran admin, pelamar P1/TL hendaknya memilih mengikuti seleksi SKD 2019, dengan catatan harus datang dan ikut dalam seleksi SKD tahun 2019.

Alasannya adalah dengan memilih mengikuti SKD CPNS 2019, pelamar kategori  P1/TL bisa memperbaiki nilai.

Jika nilai SKD tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2018 atau tidak memenuhi ambang batas, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018.

Jadi tidak akan rugi, hitung-hitung menambah pengalaman menyelesaikan soal-soal SKD.

Demikian informasi mengenai Nilai SKD Tahun 2018 Bisa Digunakan Seleksi CPNS Tahun 2019. Semoga bermanfaat.