PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Bagi Non PNS

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Bagi Non PNS - Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Bagi Non PNS Pada Lembaga Nonstruktural Tahun 2019. Melalui peraturan ini, pimpinan dan pegawai non PNS pada lembaga nonstruktural berhak memperoleh THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah ini dibahas mengenai Persyaratan Pegawai Non PNS yang memperoleh THR tahun 2019, dan Besaran THR Non PNS Tahun 2019.

Persyaratan Pegawai Non PNS yang memperoleh THR tahun 2019

Lembaga Nonstruktural, yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau selain lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. ketua/kepala;
2. wakil ketua/wakil kepala;
3. sekretaris; dan/atau
4. anggota,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan; dan
3. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
4. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

Daftar LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipilnya diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Besaran THR Non PNS Tahun 2019

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.

Berikut merupakan tabel Besaran THR Non PNS Tahun 2019

Demikian

URAIAN	TUNJANGAN
Pimpinan LNS:
a. ketua/kepala	Rp. 26.229.000
b. wakil ketua/wakil kepala	Rp. 24.721.200
c. sekretaris	Rp. 23.420.250
d. anggota	Rp. 23.420.250
Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang menduduki jabatan setara eselon:
a. I	Rp. 20.738.550
b. II	Rp. 16.262.400
c. III	Rp. 11.535.300
d. IV	Rp.   8.844.150
Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang pelaksana, dengan pendidikan:
a. sekolah dasar/sekolah menengah pertama/sederajat dan masa kerja:
1. sampai dengan 10 tahun	Rp. 3.571.050
2. di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun	Rp. 3.866.100
3. di atas 20 tahun	Rp. 4.210.500
b. sekolah menengah atas/diploma satu/ sederajat dan masa kerja:
1. sampai dengan 10 tahun	Rp. 4.089.750
2. di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun	Rp. 4.456.200
3. di atas 20 tahun	Rp. 4.884.600
c. diploma dua/diploma tiga/sederajat dan masa kerja:
1. sampai dengan 10 tahun	Rp. 4.573.800
2. di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun	Rp. 4.971.750
3. di atas 20 tahun	Rp. 5.436.900
d. sarjana/diploma empat/sederajat dan masa kerja:
1. sampai dengan 10 tahun	Rp. 5.492.550
2. di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun	Rp. 5.967.150
3. di atas 20 tahun	Rp. 6.521.550
e. magister/doktor/sederajat dan masa kerja:
1. sampai dengan 10 tahun	Rp. 6.470.100
2. di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun	Rp. 6.964.650
3. di atas 20 tahun	Rp. 7.542.150

Selengkapnya informasi mengenai PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Bagi Non PNS bisa diunduh melalui link di bawah ini.

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Bagi Non PNS pdf.

Demikian informasi mengenai PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Bagi Non PNS. Semoga bermanfaat.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya - Menjelang hari raya Idul Fitri, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN.

Penerima THR Tahun 2019

Penerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 meliputi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRI.

Pejabat Negara adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat;
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim Ad Hoc;
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
14. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Penerima Pensiun adalah:

1. pensiunan PNS;
2. pensiunan Prajurit TNI;
3. pensiunan Anggota POLRI;
4. pensiunan Pejabat Negara;
5. penerima pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
6. penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.

Penerima Tunjangan adalah:

1. penerima tunjangan veteran;
2. penerima tunjangan kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
3. penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
4. penerima tunjangan janda/duda dari Penerima Tunjangan;
5. penerima tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine;
6. penerima tunjangan anak yatim/piatu Prajurit TNl/Anggota POLRI;
7. penerima tunjangan Prajurit TNl/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
8. penerima tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNl/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
9. penerima tunjangan orang tua bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI yang gugur; dan
10. penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

Besar Tunjangan Hari Raya Yang Diberikan

Besaran THR yang diberikan seperti di bawah ini.

Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan bagi:

1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
2. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan
3. Penerima Tunjangan sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Download PP Nomor 36 Tahun 2019

Selengkapnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bisa di download melalui link di bawah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya pdf

Demikian informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya. Semoga bermanfaat.

Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019

Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019 - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali membuka program Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019. Ada beberapa jenis beasiswa yang ditawarkan meliputi beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group. Selain itu, beasiswa yang diberikan berupa beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Berikut kami akan share informasi mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019. Dalam postingan kali ini, akan dibahas mengenai Jenis Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019, Jadwal Seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019, dan Ketentuan Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019.

Jenis Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019

Beasiswa pendidikan indonesia terdiri atas beberapa jenis meliputi:

Beasiswa Umum

1. Beasiswa Reguler
2. Beasiswa Dokter Spesialis
3. Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia
4. Beasiswa Disertasi

Beasiswa Afirmasi

1. Beasiswa Daerah Afirmasi
2. Beasiswa Alumni Bidikmisi
3. Beasiswa Prasejahtera Berprestasi
4. Beasiswa Santri
5. Beasiswa Prestasi Olahraga Internasional
6. Beasiswa Prestasi Seni Internasional
7. Beasiswa Penyandang Disabilitas
8. Beasiswa Indonesia Tmur

Beasiswa Targeted Group

1. Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI)
2. Beasiswa PNS/TNI/POLRI
3. Beasiswa Olimpiade Internasional

Jadwal Seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019

Jadwal seleksi tahap I dilaksanakan dari 26 April s/d 16 September 2019 dengan rincian jadwal seperti di bawah ini.

Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
Infromasi Beasiswa	26 April 2019
Pembukaan Pendaftaran	10 Mei 2019
Penutupan Pendaftaran	31 Mei 2019
Pelaksanaan Seleksi Administratif	1-13 Juni 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Administratif	14 Juni 2019
Seleksi Berbasis Komputer	24 Juni - 5 Juli 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Berbasis Komputer	12 Juli 2019
Seleksi Wawancara I	17 Juli - 1 Agustus 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara I	7 Agustus 2019
Seleksi Wawancara II	12 Agustus - 6 September 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara II	16 September 2019

Jadwal seleksi tahap II dilaksanakan dari 1 Juli s/d 18 Desember 2019 dengan rincian jadwal seperti di bawah ini.

Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
Pembukaan Pendaftaran	1 Juli 2019
Penutupan Pendaftaran	10 September 2019
Pelaksanaan Seleksi Administratif	11-23 September 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Administratif	24 September 2019
Seleksi Berbasis Komputer	2-18 Oktober 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Berbasis Komputer	25 Oktober 2019
Seleksi Wawancara	4 Nopember - 6 Desember 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	18 Desember 2019

Jenis Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019 Yang Dibuka Pada Tahap 1 dan 2

Tahap 1 (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

Tahap 2 (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

Beasiswa Reguler Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia Beasiswa Daerah Tertinggal Beasiswa Alumni Bidikmisi Beasiswa Prasejahtera Berprestasi Beasiswa Santri Beasiswa Penyandang Disabilitas Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) tujuan Dalam Negeri dan Luar Negeri Beasiswa PNS/TNI/POLRI Beasiswa Prestasi Olahraga Internasional Beasiswa Prestasi Seni Internasional

Beasiswa Reguler Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia Beasiswa Daerah Tertinggal Beasiswa Alumni Bidikmisi Beasiswa Prasejahtera Berprestasi Beasiswa Santri Beasiswa Penyandang Disabilitas Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) hanya untuk tujuan Luar Negeri Beasiswa PNS, TNI, POLRI Beasiswa Olimpiade Internasional Beasiswa Dokter Spesialis (hanya untuk dalam negeri) Beasiswa Disertasi Beasiswa Indonesia Timur

Ketentuan Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019

Seleksi Beasiswa LPDP tahun 2019 dibuka dalam 2 tahap baik untuk tujuan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pendaftar Beasiswa yang tidak Lulus pada Tahap Adiministrasi atau Seleksi Berbasis Komputer, diperbolehkan mendaftar kembali pada Seleksi Tahap 2 ditahun yang sama pada program yang sama atau berbeda.

Pendaftar Beasiswa yang Tidak Lulus pada Tahap Wawancara, tidak diperbolehkan mendaftar lagi pada Seleksi Tahap 2 ditahun yang sama pada semua Program

Mulai perkuliahan yang diperbolehkan untuk Seleksi Beasiswa Tahap 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi Wawancara pada Seleksi Beasiswa Tahap I akan dibagi ke dalam 2 gelombang yaitu Wawancara I dan Wawancara II
2. Seleksi Wawancara I untuk pendaftar yang melampirkan LoA Unconditional pada saat melakukan pendaftaran Online.
3. Seleksi Wawancara II untuk pendaftar yang tidak melampirkan LoA Unconditional pada saat melakukan pendaftaran Online.
4. Bagi pendaftar yang telah memiliki LoA Unconditional pada saat melakukan pendaftaran online terdapat ketentuan sebagai berikut: (i) Seleksi Berbasis Komputer akan dilakukan sesuai pilihan lokasi seleksi saat pendaftaran online, (ii) Jika dinyatakan lulus Seleksi Berbasis Komputer dan selanjutnya mengikuti tahap wawancara yang akan dipusatkan pada 4 (empat) kota yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung atau Yogyakarta karena peserta tersebut akan mengikuti Wawancara I. Sehingga pendaftar yang pilihan saat pendaftaran online diluar dari 4 lokasi seleksi tersebut, LPDP akan persilahkan menyesuaikan lokasi agar dapat mengikuti Wawancara I. 
5. Pendaftar yang melampirkan LoA Unconditional pada saat pendaftaran online dapat memulai perkuliahan paling cepat pada bulan Agustus tahun 2019 untuk Dalam Negeri dan bulan September tahun 2019 untuk Luar Negeri berdasarkan peringkat dan kuota; 
6. Pendaftar yang telah memiliki LoA Unconditional tetapi tidak masuk peringkat dan kuota tahun 2019, maka diharuskan memulai perkuliahan pada tahun 2020.
7. Pendaftar yang tidak melampirkan LoA Unconditional saat melakukan pendaftaran secara online mulai perkuliahan tahun 2020.

Seleksi Beasiswa Tahap 2 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat pada bulan Januari tahun 2020.

Bagi pendaftar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara kecuali karena sakit yang menyebabkan calon penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi maka akan dilakukan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang.

Infromasi lebih lengkap silakana mengakses laman : https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/pembukaan-beasiswa-pendidikan-indonesia-lpdp-tahun-2019/

Demikian informasi mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Cara Pengajuan NUPTK Agar Cepat Diterima (Aprove) Tahun 2019

Cara Pengajuan NUPTK Agar Cepat Di Aprove Tahun 2019 - NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) merupakan merupakan kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan. Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola data pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan identitas resmi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, dan memetakan kondisi riil data pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Berikut saya akan bagikan Cara Pengajuan NUPTK Agar Cepat Diterima (Aprove) Tahun 2019. Dalam postingan ini kita akan membahas tentang Syarat Pengajuan NUPTK Tahun 2019 dan Cara Pengajuan NUPTK Agar Cepat Diterima (Aprove) Tahun 2019.

Syarat Pengajuan NUPTK Tahun 2019

Sebelum mengajukan NUPTK, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan persyaratannya. Berikut ini merupakan persyaratan yang harus disiapkan dalam mengajukan NUPTK.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
3. bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
4. bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: 1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan 2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
5. surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
6. telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

Setelah seluruh persyaratan tersebut disiapkan, selanjutnya kita akan membahas Cara Pengajuan NUPTK Agar Cepat Diterima (Aprove) Tahun 2019.

Cara Pengajuan NUPTK Agar Cepat Diterima (Aprove) Tahun 2019

Jumlah guru yang mengajukan NUPTK di seluruh Indonesia mungkin ribuan. Oleh karena itu, dalam pengajuan NUPTK kita harus benar-benar teliti dan memperhatikan hal-hal berikut ini.

1. Hasil scan persyaratan harus jelas. Sebelum diupload, pastikan file yang discan asli (bukan fotocopy) dan terbaca dengan jelas.
2. File yang diupload harus berformat pdf.
3. Jangan sampai salah upload file. Dalam mendaftarkan NUPTK, ada beberapa file yang harus kita upload sekaligus. Kita harus memperhatikan dengan cermat file yang kita upload sudah benar. Jangan sampai file ijazah kita tertukar.
4. Sering-sering cek progress pengajuan NUPTK kita. Hal ini bertujuan jika ada kesalahan, agar bisa cepat diperbaiki.

Demikianlah Cara Pengajuan NUPTK Agar Cepat Diterima (Aprove) Tahun 2019. Semoga informasi ini bermanfaat.

Passing Grade Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019

Passing Grade Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019 - Seleksi sekolah kedinasan tahun 2019 akan segera dilaksanakan. Bagi peserta yang telah melakukan pendaftaran, harus bersiap-siap untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Tahun 2019, proses seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT). Dalam postingan ini akan dibahas mengenai merupakan Passing Grade Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019, Tahapan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019, Passing Grade Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019, dan Ketentuan Kelulusan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019.

Tahapan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019

Calon Mahasiswa dan Taruna wajib mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh panitia seleksi Sekolah Kedinasan.

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud meliputi:

1. seleksi administrasi;
2. seleksi kompetensi dasar dengan sistem Computer Assisted Test; dan
3. seleksi lanjutan, dapat berupa tes kesehatan, tes kesamaptaan, tes psikologi, tes wawancara, dan/atau tes lainnya yang dipersyaratkan oleh Sekolah Kedinasan.

Jika calon Mahasiswa dan Taruna dinyatakan lulus sebagaimana kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor, kementerian/lembaga wajib melaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa calon Mahasiswa dan Taruna tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya.

Passing Grade Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019

Calon Mahasiswa dan Taruna yang mengikuti seleksi Sekolah Kedinasan wajib lulus seleksi kompetensi dasar. 

Seleksi kompetensi dasar meliputi komponen:

1. TWK sebanyak 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai yaitu menjawab salah mendapat nilai 0 (nol), menjawab benar mendapat nilai 5 (lima), dan tidak menjawab mendapat nilai 0 (nol);
2. TIU sebanyak 30 (tiga puluh) soal dengan bobot nilai yaitu menjawab salah mendapat nilai 0 (nol), menjawab benar mendapat nilai 5 (lima), dan tidak menjawab mendapat nilai 0 (nol); dan 
3. TKP sebanyak 35 (tiga puluh lima) soal dengan bobot nilai yaitu apabila menjawab terendah mendapat nilai 1 (satu) dan tertinggi mendapat nilai 5 (lima), serta tidak menjawab mendapat nilai 0 (nol).

Nilai Ambang Batas untuk penentuan kelulusan adalah sebagai berikut:

1. nilai 75 (tujuh puluh lima) untuk TWK;
2. nilai 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
3. nilai 143 (seratus empat puluh tiga) untuk TKP.

Nilai hasil seleksi kompetensi dasar secara resmi dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Ketentuan Kelulusan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019

1. Dalam hal calon Mahasiswa dan Taruna memiliki nilai akhir yang sama pada seleksi lanjutan, penentuan kelulusannya berdasarkan nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar.
2. Apabila penentuan kelulusan masih sama, penentuan kelulusannya secara berurutan berdasarkan nilai TWK, TIU, dan TKP.
3. Dalam hal penentuan kelulusan pada ayat (2) masih sama, penentuan kelulusan berdasarkan: a. peringkat hasil setiap seleksi lanjutan; atau b. nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah Sekolah Lanjutan Atas/sederajat.

Demikian informasi mengenai Passing Grade Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Jarak Aman Menonton Televisi Terbaru

Jarak Aman Menonton Televisi Terbaru - Menonton televisi memang sangat menyenangkan. Banyak orang yang menghabiskan banyak waktu untuk menikmati hiburan yang disajikan. Namun, jika tidak hati-hati, menonton televisi juga bisa merusak kesehatan mata. Oleh karena, jarak televisi dengan tempat kita menonton harus sangat diperhatikan. Berikut merupakan jarak aman menonton televisi sesuai dengan ukuran televisi.

UKURAN TV	JARAK TV AMAN
26 inch	Minimal 1.00 m Maksimal 2.00 m
32 inch	Minimal 1.20 m Maksimal 2.40 m
37 inch	Minimal 1.40 m Maksimal 2.80 m
40 inch	Minimal 1.50 m Maksimal 3.00 m
42 inch	Minimal 1.60 m Maksimal 3.20 m
46 inch	Minimal 1.75 m Maksimal 3.50 m
50 inch	Minimal 1.90 m Maksimal 3.80 m
52 inch	Minimal 2.00 m Maksimal 4.00 m
55 inch	Minimal 2.10 m Maksimal 4.20 m
60 inch	Minimal 2.20 m Maksimal 4.60 m

Demikian informasi mengenai Jarak Aman Menonton Televisi Terbaru. Semoga bermanfaat.

Lomba ONIP 2019

Lomba ONIP 2019 - PPPPTK Matematika di tahun 2019 ini kembali menyelenggarakan Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika yang dikenal dengan ONIP. ONIP merupakan lomba yang bisa diikuti oleh guru-guru yang mengajar Matematika dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK. Berikut merupakan informasi Lomba ONIP 2019.

Kategori Produk ONIP 2019

Kategori produk inovasi yang dilombakan dalam ONIP 2019 meliputi:

1. e-learning atau mobile learning
2. STEM berbasis TIK
3. Komputasi awan
4. Augman reality dan virtual reality
5. Teknologi pemodelan 3-dimensi
6. Game berbasis TIK
7. Kecerdasan buatan
8. Pembelajaran berbasis TIK lainnya.

Tanggal Penting ONIP 2019

Berikut merupakan tanggal penting ONIP 2019

1. Penerimaan produk inovasi : 1 Mei s.d 31 Agustus 2019
2. Pengumuman peserta finalis : 30 September 2019
3. Babak final : 21 s.d 25 Oktober 2019

Narahubung ONIP 2019

Bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah ini.

1. Tika (08592784086)
2. Jakim (085743576007)

NB:

Sampai saat ini, website P4TK Matematika mengenai ONIP 2019, belum diupdate. Tapi, kita bisa memulai mempersiapkan produk kita.

Demikian informasi mengenai ONIP 2019. Semoga bermanfaat.

Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Tahun 2019

Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Tahun 2019 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor B/500/M.SM.01.00/2019 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS. Peraturan tersebut dibuat mengingat banyaknya CPNS yang sudah mengikuti masa percobaan selama satu tahun, namun belum diangkat menjadi PNS. Berikut merupakan isi dari Peraturan Menpan RB B/500/M.SM.01.00/2019 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Berkenaan adanya Galon Pegawai Negeri Sipil {GPNS) yang dalam masa percobaan sebagai GPNS telah melewati batas waktu 1 {satu) tahun dan sampai dengan saat ini belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS}, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan sebagai berikut :

1. Masa percobaan bagi Galon PNS dilaksanakan selama 1 {satu) tahun.
2. lnstansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada GPNS selama masa percobaan.

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan sebagai berikut:

1. Galon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 {satu) tahun.
2. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
3. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
4. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala LAN.

Dalam Pasal 351 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan Calon PNS dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan belum mengikuti pelatihan prajabatan sampai dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, wajib mengikuti pelatihan prajabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini da/am jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan tanggal 7 April 2017 sehingga masa tenggang waktu tersebut sudah melewati batas waktu terhitung tanggal 7 April 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan untuk menyelesaikan permasalahan CPNS yang belum diangkat menjadi PNS yang melewati batas waktu 1 (satu) tahun, kami minta seluruh PPK agar segera melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi CPNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar, serta sehat jasmani dan rohani tetapi belum diangkat menjadi PNS, maka PPK segera mengangkat CPNS tersebut menjadi PNS pada awal bulan berikutnya terhitung sejak dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar.
2. Bagi CPNS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila belum mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar karena kesalahan instansi, antara lain tidak tersedia anggaran, yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan tugas, diberikan tugas khusus, maka kepada CPNS tersebut harus segera diikutsertakan prajabatan pada kesempatan pertama dan dapat diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. 2) Apabila belum mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar karena kesalahan CPNS yang bersangkutan maka terhadap CPNS tersebut harus diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS.
3. Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b angka 1 }, hanya berlaku bagi CPNS yang mengisi formas/pengadaan CPNS tahun 2017 atau tahun sebelumnya dan dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2020.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, alas perhatian Saudara Kami ucapkan terima kasih.

Selengkapnya Peraturan Menpan RB B/500/M.SM.01.00/2019 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS bisa diunduh melalui link di bawah ini.

Peraturan Menpan RB B/500/M.SM.01.00/2019 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS pdf.

Demikian informasi mengenai Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020

Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020 - Menyambut tahun pelajaran baru 2019/2020, Badan Pengembang Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengeluarkan Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020. Dalam postingan kalender pendidikan ini, akan dibahas mengenai: Permulaan dan Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020, Penerimaan Peserta Didik Baru 2019/2020, Permulaan Tahun Pelajaran 2019/2020, Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020, Kegiatan Tengah Semester Tahun Pelajaran 2019/2020, Penilaian Hasil Belajar Tahun Pelajaran 2019/2020, Hari Belajar Efektif Tahun Pelajaran 2019/2020, Hari Libur Tahun Pelajaran 2019/2020, dan Download Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020.

Permulaan dan Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020

Tahun pelajaran 2019/2020 dimulai pada hari Senln, 15 Juli 2019 dan berakhir pada harl Sabtu, 11 Juli 2020.

Penerimaan Peserta Didik Baru 2019/2020

1. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2019 dengan tahapan sebagai berikut : (a). Pemberitahuan ke masyarakat, (b). Pendaftaran, (c). Seleksi, (d). pengumuman siswa yang diterirna, dan (e). Pendaftaran ulang siswa yang  diterima, dengan mengacu kepada Pedoman Penerirnaan Peserta Didik  Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
2. Perencanaan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan bulan Juli 2019. 

Permulaan dan Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020

Pelaksanaan hari pertarna masuk Sekolah/Madrasah dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dimulai tanggal 15 s.d. 20 Juli 2019.

Kegiatan hari - hari pertama masuk Sekolah/Madrasah dapat diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) :

1. Bagi SD/MI dan SDLB diadakan antara lain : a. Pengenalan Sekolah/Madrasah dan cara belajar; b. Pengumpulan data untuk kepentingan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah termasuk pengumpulan data melalui angket Orang tua, angket Siswa, kuesioner dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi.
2. Bagi kelas VII SMP/MTs, SMPLB, kelas X SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Bali.
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diisi dengan kegiatan  bridging course (persiapan-persiapan  belajar pada jenjang  Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), Budi Pekerti/ Agama, Kerja bakti, Pemisahan sampah plastik, Reboisasi, Pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta tidak boleh digunakan untuk  kegiatan yang mengarah pada perploncoan. 
4. Bagi Kelas II sampai dengan Kelas VI  SD/MI, SDLB. kelas VIII, IX  SMP/MTs, SMPLB, dan Kelas XI , XII SMA/MA, SMALB, SMK diisi dengan  kegiatan sesuai dengan  situasi  dan kondisi setempat, misalnya : Bakti  Sosial, Porseni, Pendalaman Materi, Tes Penyegaran Bidang Studi/Mata  Pelajaran dan sebagainya.

Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020

Kegiatan belajar mengajar dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK, dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 5 Agustus 2019. 

Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan yang matang agar proses belajar mengajar dapat rnencapai tujuan yang efektif. Sekolah beserta guru sebagai pengelola proses belajar mengajar wajib mempersiapkan kegiatan antara lain : 

1. Pemetaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
2. Program Semester. Dalam menyusun dokumen Program Semester ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : a. Menentukan hari belajar efektif untuk semester yang bersangkutan dengan menyisihkan waktu untuk ulangan  semester dan remedial. b. Mengkaji Standar lsi mengacu kepada Kurikulum yang digunakan. c. Menyusun Jadwal Penilaian Pembelajaran  akhir 
3. Menyusun RPP (Rencana Program Pembelajaran) dan/atau melaksanakan RPP. a. RPP dibuat berdasarkan silabus yang telah ditentukan dalam program pengajaran semester. b. RPP merupakan persiapan/perencanaan guru untuk mengelola proses belajar mengajar yang siap digunakan pada saat tatap muka dalam kelas. 
4. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kokutikuler, administrasi kurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian serta bimbingan karier. 

Penyerahan raport kepada siswa dilaksanakan :

1. Untuk semester 1, dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Desember 2019 
2. Untuk semester 2, dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Jun! 2020 
3. Bagi sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan 5 (lima) hari belajar perminggu dapat rnenyesuaikan. 

Sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu yang setara dengan 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan. 

Kegiatan Tengah Semester Tahun Pelajaran 2019/2020

1. Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2. 
2. Pada tengah semester 1 dan semester 2 sekolah/madrasah melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreatifitas, atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreatifitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya. 
3. Kegiatan Tengah Semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah selama 4 (empat) hari. 

Penilaian Hasil Belajar Tahun Pelajaran 2019/2020

1. Penilaian / Ulangan Harian, Penilaian / Ulangan Tengah Semester dan Penilaian / Ulangan Akhir Semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah. 
2. Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas pada akhir tahun pelajaran 2019/2020 untuk jenjang SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/ MAK dilaksanakan seteiah Ujian Nasional (UN) atau  yang sejenisnya. 

Waktu pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah/USBN, dan Ujian Nasional atau yang sejenisnya untuk jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diseienggarakan antara bulan Pebruari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020 atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga yang berwenang. 

Hari Belajar Efektif Tahun Pelajaran 2019/2020

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari, sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif pada tahun pelajaran 2019/2020 dengan sistem semester sebagai berikut: 

1. Semester 1 (ganjil) selama 111 hari, mulai pada hari Benin, tanggal 15 Juli 2019 dan berakhir pada hari Babtu, tanggal 21 Desember 2019; 
2. Semester 2 (genap) selama 112 harl, mulai hari Benin, tanggal 6 Januari 2020 dan berakhir pada harl Babtu, tanggal 13 Juni 2020.

Hari Libur Tahun Pelajaran 2019/2020

Libur Semester dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/Ml, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK atau sekolah Iain yang setingkat diatur sebagai berikut: 

1. Libur Semester 1 (ganjil) berlangsung selama 14 (emapt belas) hari kalender mulai hari Benin, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan hari Babtu, 4 Januarl 2020. 
2. Libur Semester 2 (genap) berlangsung selama 14 (emapt belas) hari  kalender mulai hari Benin, tanggal 15 Juni 2020 sampai hari Sabtu,  tanggal 27 Juni 2020. 
3. Libur akhir tahun pelajaran 2018/2019 berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari Benin, tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan hari Babtu, tanggal 11 Juli 2020.

Libur dalam bulan puasa selama 2 (dua) hari kalender, yaitu pada awal  Puasa 1 (satu) hari dan 1 (satu) hari sebelum hari raya idul Fitri, berlaku  bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa; 

Libur pada permulaan bulan puasa tersebut akan disesuaikan dengan keputusan Pemerintah mengenai permulaan bulan Puasa dan ldul Fitri. 

Hari-hari Libur Nasional Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Hari Raya Idul Adha 1440 Hljrlyah, Mlnggu 11 Agustus 
2. Hari Kemerdekaan RI, Kamis 1 7 Agustus 
3. Tahun Baru Islam 1441 Hljrlyah, Mlnggu 1 Septembe
4. Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu 9 Nopember 
5. Harl Raya Natal, Rabu, 25 Desember 

Perkiraan Harl Libur Nasional Tahun 2020 ( sambil menunggu Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,  dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ketentuan) sebagai berikut: 

1. Tahun Baru Masehi, Rabu 1 Januari
2. Tahun Baru Imlek, Selasa 25 Pebruari 
3. Hari Isra Ml'raj, Mlnggu 22 Maret
4. Hari Raya Nyepi, Selasa 24 Maret 
5. Jumat Agung/Wafatnya Isa Al Masih, Jumat 10 April 
6. Hari Buruh, Jumat 1 Mel 
7. Hari Raya Waisak, Kamis, 7 Mei 
8. Kenaikan Isa Almasih, Kamis 21 Mei 
9. Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 

Hari Libur Khusus Tahun 2019, sebagai berikut: 

1. Hari Suci Galungan dan Kuningan, Senin 22 Juli s.d. Sabtu 3 Agustus 
2. Hari Suci Saraswati, Sabtu 7 Desember 
3. Hari Suci Pagerwesi, Rabu 11 Desember 

Perkiraan Hari Libur Khusus Tahun 2020 (sambil menunggu Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali, tentang libur khusus hari-hari besar  keagamaan bagi Umat Hindu di Bali) sebagai berlkut: 

1. Hari Suci Siwaratri, Kamis dan Jumat, 23 dan 24 Januari 
2. Hari Suci Galungan dan Kuningan, Senin 17 Pebruarl s.d. Sabtu 29 Pebruari 
3. Hari Suet Tawur Kesanga, Senin, 23 Maret 
4. Hari Raya Ngembak Geni, Rabu, 25 Maret
5. Hari Raya Saraswati, Sabtu, 4 Juli 
6. Hari Raya Pagerwesi, Rabu, 8 Juli 

Download Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020

Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020 bisa diunduh melalui link di bawah ini.

Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020 pdf

Demikian informasi mengenai Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020. Semoga bermanfaat.

Sambutan Kemendikbud Dalam Rangka Hardiknas Tahun 2019

Sambutan Kemendikbud Hardiknas Tahun 2019 - Salah satu cara memperingati Hardiknas yang dilaksanakan di lingkungan sekolah adalah dengan menyelenggarakan upacara bendera. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan Pidato Kemendikbud Memperingati Hardiknas Tahun 2019.

Pidato Kemendikbud Memperingati Hardiknas Tahun 2019

PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

Dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2019

Assalamu’alaikum wr wb
Salam sejahtera
Oom swastiastu
Namo Budaya
Salam kebajikan

Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bermunajat, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pemurah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei diambil dari hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara. Tokoh pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih memberi kedudukan yang mulia kepada beliau dan para pahlawan, khususnya para pejuang pendidikan yang telah mendahului kita. Amin.

Saudara sebangsa dan setanah air di mana saja berada, 

Kita juga bersyukur, bangsa Indonesia baru saja berhasil melewati tahap puncak perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, tanggal 17 April 2019 yang lalu. Kini prosesnya masih berlanjut menuju penentuan akhir tanggal 22 mei 2019. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, di dalam Pemilihan Umum harus terjadi proses pembelajaran bagi setiap warga negara. Proses belajar pada hakikatnya adalah momentum terjadinya perubahan tingkah laku menuju ke kedewasaan.

Dalam hal ini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa terbentuknya warga negara yang demokratis merupakan tujuan pendidikan nasional kita. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13: menyebutkan “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Adalah hal yang lumrah, dalam kontestasi demokrasi selalu meninggalkan jejak-jejak residual yang bisa menimbulkan keretakan bahkan perpecahan. Dalam momentum seperti ini tanggung jawab nasional kita dipertaruhkan. Tanggung jawab untuk selalu menjaga aset vital bangsa yang tak ternilai harganya, yaitu semangat kerukunan, persaudaraan, dan persatuan.

Bapak dan ibu serta saudara sebangsa dan setanah air,

Selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur atau prasarana. Pembangunan prasarana transportasi darat, laut maupun udara. Mulai jalan tol hingga jalan pedesaan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Di samping infrastruktur komunikasi, infrastruktur pengairan untuk memenuhi kebutuhan air dan irigasi serta infrastruktur energi. Kecukupan infrastruktur adalah merupakan prasyarat untuk menjadi negara maju. Tidak ada satupun negara maju tanpa didukung infrastruktur yang cukup. Dalam hal infrastruktur ini, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Jokowi, Indonesia baru memiliki sekitar 39 persen dari yang seharusnya. Walaupun demikian, alhamdulillah, pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya.

Di samping pembangunan infrastruktur, Pemerintahan juga memulai pembangunan dari pinggiran. Keduanya memiliki makna yang mendalam. Dengan terbangunnya infrastruktur khususnya transportasi dan komunikasi, konektivitas seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan. Wilayah Indonesia betul-betul tersatukan di alam nyata, bukan hanya di alam idea. Di sisi lain, pembangunan di wilayah pinggiran dapat mempertegas kehadiran dan kedaulatan negara. Kalau singa jantan, si Raja hutan, menandai batas wilayah kekuasaannya dengan menebar aroma air seninya, negara menandai batas kedaulatannya dengan menebar “aroma” pembangunan besarbesaran di wilayah pinggiran dan perbatasan. Dalam rangka menerjemahkan kebijakan tersebut di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Bahkan, Kemendikbud memberi perhatian khusus pada pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di luar batas negara, seperti  anak-anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah dan Serawak, negara bagian Malaysia.

Saudara sebangsa dan setanah air,
Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden dalam banyak kesempatan, perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Di sini kekuatan sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan urgensinya. Terkait dengan itulah, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan.” Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumberdaya-sumberdaya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan.

Dalam perspektif Kemendikbud pembangunan sumber daya manusia menekankan dua penguatan, yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja. Dalam pendidikan karakter dimaksudkan untuk membentuk insan berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, tanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur. Sementara ikhtiar membekali ketrampilan dan kecakapan disertai pula dengan penanaman jiwa kewirausahaan. Tentu, semua itu membutuhkan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan di tingkat pusat dan daerah.

Saudara sebangsa dan setanah air, 
Peradaban dunia berkembang secepat deret ukur. Sementara dunia pendidikan bergerak seperti deret hitung. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan karakter peserta didik. Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat. 

Saat ini peserta didik kita didominasi Generasi Z yang terlahir di era digital dan pesatnya teknologi. Mereka lebih mudah dan cepat menyerap teknologi terbaru. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan para guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia melalui tri pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan. Selaras dengan itu, dalam konteks kebudayaan, posisi kebudayaan sebagai basis pendidikan nasional semakin kukuh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Kongres Kebudayaan tahun 2018. Implementasinya diharapkan semakin meningkatkan ketahanan budaya, meningkat pula dalam mengambil peran di tengah peradaban dunia.

Penguatan karakter anak juga ditopang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kecintaan dan kebanggaan pada simbol-simbol negara itu harus terus ditanamkan agar mampu membentuk generasi yang kuat rasa nasionalismenya dan berjiwa patriot.

Saudara sebangsa dan setanah air, 
Kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai keterbatasan yang masih ada dalam proses pembangunan pendidikan dan kebudayaan di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah guru dan tenaga kependidikan. Kita juga masih sering menjumpai kasus-kasus yang tidak mencerminkan kemajuan pendidikan, betapapun pemerintah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan paradigma pendidikan. Kita juga mencatat, anggaran pendidikan kita sekitar 63% dikelola daerah. Oleh karena itu, perlu diingatkan terus-menerus agar daerah mengambil peran yang lebih aktif dalam memanfaatkan dana APBN baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memperhatikan kualitas pemanfaatan untuk program-program prioritas, serta APBD yang menjamin anggaran pendidikan minimal 20%.

Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penguatan sumberdaya manusia yang berkualitas, akan berjalan secara optimal manakala pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan yang ada proaktif dan lebih aktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penguatan sumberdaya manusia yang berkualitas, akan berjalan secara optimal manakala pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan yang ada proaktif dan lebih aktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru negeri, terutama kepada Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang, para pegiat PAUD, pegiat literasi, para tokoh agama, wartawan, dan kontributor pendidik lainnya, yang tak lelah menyalakan mimpi, memberikan inspirasi, membuka jalan terang masa depan anak Indonesia agar menjadi manusia cerdas berkarakter kuat dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Teruslah bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Pemberi Anugerah, selalu meridhai ikhtiar kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita tercinta. 

Wassalamu’alaikum warakhmatullahi wabarakaatuh

Unduh Sambutan Kemendikbud Dalam Rangka Hardiknas Tahun 2019

Pidato Kemendikbud dalam rangka Hardiknas Tahun 2019 dalam bentuk PDF, bisa diunduh melalui link di bawah ini.

Unduh Sambutan Kemendikbud Dalam Rangka Hardiknas Tahun 2019 pdf

Demikian informasi mengenai Sambutan Kemendikbud Dalam Rangka Hardiknas Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Jam Kerja ASN Pada Bulan Ramadhan 1440 H

Jam Kerja ASN Pada Bulan Ramadhan 1440 H - Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadhan 1440 H, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 394 tahun 2019 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1440 H. Dalam surat edaran tersebut, diatur Jam Kerja ASN Pada Bulan Ramadhan 1440 H bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, Jam Kerja ASN Pada Bulan Ramadhan 1440 H bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, dan Jumlah jam kerja ASN minimal dalam seminggu pada bulan Ramadhan 1440H.

Jam Kerja ASN Pada Bulan Ramadhan 1440 H Bagi Instansi Pemerintah yang Memberlakukan 5 (lima) hari kerja.

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, jam kerja ASN diatur seperti di bawah ini.

HARI	JAM KERJA
Hari Senin sampai dengan Kamis Waktu istirahat	Pukul: 08.00-15.00 Pukul: 12.00-12.30
Hari Jumat Waktu istirahat	Pukul: 08.00-15.30 Pukul: 11.30-12.30

Jam Kerja ASN Pada Bulan Ramadhan 1440 H Bagi Instansi Pemerintah yang Memberlakukan 5 (lima) hari kerja.

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, jam kerja ASN diatur seperti di bawah ini.

HARI	JAM KERJA
Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Waktu istirahat	Pukul: 08.00-14.00 Pukul: 12.00-12.30
Hari Jumat Waktu istirahat	Pukul: 08.00-14.30 Pukul: 11.30-12.30

Jumlah Jam kerja ASN Minimal Dalam Seminggu Pada Bulan Ramadhan 1440H

Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.


Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan 1440H diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.


Surat edaran nomor 394 tahun 2019 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1440 H dapat diunduah melalui link di bawah ini.

Unduh Surat Edaran Nomor 394 Tahun 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H pdf.

Demiian informasi mengenai Jam Kerja ASN Pada Bulan Ramadhan 1440 H. Semoga bermanfaat.

Soal Online SD : US PPKn Kelas 6 SD

Soal Online SD : US PPKn Kelas 6 SD - Beirkut ini merupakan soal online PPKn sebagai persiapan untuk mengikuti ujian sekolah tahun pelajaran 2018/2019. Dalam soal online kali ini mengambil materi makna Pancasila, perumusan Pancasila, dan ASEAN.

Untuk mengerjakan Soal Online SD : US PPKn Kelas 6 SD, silakan diisi nama, kelas, dan sekolah. Kemudian silakan diisi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Setelah selesai mengerjakan, silakan klik SUBMIT. Nilai kalian akan segera muncul. Selamat bekerja.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK - Penerimaan peserta didik baru di tahun 2019, sesuai dengan surat edaran tentang PPDB Tahun 2019 sistem penerimaannya menggunakan acuan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun. 

Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dimulai dari tahap:

1. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
2. pendaftaran;
3. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
5. daftar ulang. 

Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru. 

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
2. tanggal pendaftaran;
3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. 

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya. 

Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. 

Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui  keputusan kepala Sekolah.

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). 

Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Jenjang TK

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: 

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Jenjang SD

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:

1. 7 (tujuh) tahun; atau
2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. 

Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud  yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 

Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Jenjang SMP

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Jenjang SMA dan SMK

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK: 

1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
3. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Download Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Selengkapnya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK bisa diunduh melalui link di bawah ini.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pdf.

Demikianlah informasi mengenai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga bermanfaat.