Khel3aBnQSR0BmNu45Mv381xUEeXpu2ruVeW8w3f

Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Ujian

Salah satu gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim adalah menghapus Ujian Nasional (UN). Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Berikut merupaka ketentuan-ketentuan Ujian Nasional yang tertuang dalam Permendikbud tersebut.

Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019


Latar Belakang Permendikbud Nomro 43 Tahun 2019


  1. Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.
  2. Satuan pendidikan seharusnya diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa untuk mendorong praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.
Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228).


Isu Pokok dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019


Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan untuk seluruh mata pelajaran dan dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang.

Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan; dan
  2. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.
Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa:
  1. portofolio;
  2. penugasan;
  3. tes tertulis; dan/atau
  4. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
UN untuk mata pelajaran tertentu.

UN untuk peserta didik pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan termasuk ujian kompetensi keahlian.

UN diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama teologi kristen, program paket B/wustha, sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah agama katolik/sekolah menengah teologi kristen, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, dan program paket C/ulya.

UN diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.

Peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah agama katolik/sekolah menengah teologi kristen, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa dan program paket C/ulya berhak mengulang UN.

Bentuk UN diutamakan melalui UNBK namun apabila tidak dapat dilaksanakan, maka UN dilaksanakan berbasis kertas.

Peserta didik pada sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tidak wajib mengikuti UN.

Kisi-kisi UN ditetapkan oleh BSNP.

Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan.

Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan sertifikat hasil UN.

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
  1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  2. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  3. mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.

Ijazah diberikan pada akhir semester genap pada setiap akhir jenjang.

Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan nilai rapor kepada Kementerian melalui data pokok pendidikan untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Selengkapnya Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 bisa diunduh melalui link berikut ini.

Related Posts
Putra-Astawa
I Gusti Lanang Gede Putra Astawa, SD Negeri 1 Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

Related Posts