Peraturan Mutasi Bagi PNS Terbaru

Peraturan Mutasi Bagi PNS Terbaru - Mutasi PNS adalah perpindahan tugas danlatau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Rrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Di tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan ini dibahas mengenai Ketentuan Mutasi PNS Terbaru, Prosedur Mutasi PNS pusat, Prosedur mutasi PNS daerah, Prosedur mutasi PNS antar kabupaten/Kota dalam satu provinsi, Prosedur mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan prosedur mutasi PNS antar provinsi.

Peraturan BKN No 5 Tahun 2019


Ketentuan Mutasi PNS Terbaru


Mutasi PNS perlu memperhatikan aspek-aspek berikut;
  1. kompetensi;
  2. pola karier;
  3. pemetaan pegawai;
  4. kelompok rencana suksesi (talent pootl;
  5. perpindahan dan pengembangan karier;
  6. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
  7. kebutuhan organisasi; dan
  8. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
Mutasi yang dimaksud meliputi;

  1. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
  2. mutasi PNS antar kabupatenlkota dalam satu provinsi;
  3. mutasi PNS antar kabupatenlkota antarprovinsi, dan antar provinsi;
  4. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Fusat atau sebaliknya;
  5. mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan
  6. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

Ketentuan lain
  1. Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
  2. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
  3. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
  4. Selain mutasi karena tugas danlatau lokasi sebagaimana dimaksud, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Persyaratan Mutasi PNS Terbaru



Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
  1. berstatus PNS;
  2. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  3. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  4. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  5. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  6. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  7. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  8. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  9. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
  10. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.


Prosedur mutasi selain mutasi dalam I (satu) Instansi pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah


  1. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
  2. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  3. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.
  4. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  5. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada: PPK instansi penerima; dan PNS yang bersangkutan.
  6. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f ,
  7. dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional
  8. BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor
  9. Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional
  10. BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  11. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.
  12. Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  13. Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada: PPK instansi penerima; PPK instansi asal; PNS yang bersangkutan; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah; dan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
  14. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka: PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
  15. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n angka l, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  16. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf n, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.


Prosedur Mutasi 1 (satu) Instansi Rrsat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah


  1. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam I (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
  2. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
  3. unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
  4. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
  5. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK. 
  6. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Prosedur Mutasi PNS antar-kabupatenlkota dalam satu provinsi


  1. Mutasi PNS antar-kabupatenlkota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
  2. Pertimbangan teknis Kepala BKN lKepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
  3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
  4. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.
  5. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Prosedur Mutasi PNS antar kabupatenlkota antar provinsi, dan antar provinsi


  1. Mutasi PNS antar kabupatenlkota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN. 
  2. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verilikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
  3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis.
  4. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
  5. Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Prosedur Mutasi PNS provinsi/kabupatenlkota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat


  1. Mutasi PNS provinsi/kabupatenlkota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
  2. Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
  3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
  4. Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Selengkapnya mengenai Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil bisa di download melalui link di bawah ini.


Demikian informasi mengenai Peraturan Mutasi Bagi PNS Terbaru. Semoga bermanfaat.

I Gusti Lanang Gede Putra Astawa, guru di SD Negeri 1 Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali